BUKU

Magazine

Aceh - Papua Sepakat Bentuk Kaukus

JAYAPURA - Pelaksanaan Otonomi Khusus yang sudah berjalan sejak tahun 2001 di Papua rupanya menarik perhatian Komisi F DPRD Aceh. Jumat (28/6) kemarin, 8 anggota Komisi F DPRD Aceh melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRP dan Komisi E DPR Papua. Untuk Aceh, Komisi F menangani bidang ke­sejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan maupun sector social yang sama dilaksanakan oleh Komisi E di DPR Papua. Dari pertemuan dua jam yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRP, Yunus Wonda didampingi Ketua Komisi E, Kenius Kogoya dan Ketua Komisi F, Zuriat Suparjo, keduanya merasa perlu dan sepakat untuk membentuk Kaukus Aceh - Papua. Kaukus ini berperan untuk saling memberikan dukungan baik dari Papua kepada Aceh maupun sebaliknya.

 

Hasil kesepakatan ini adalah dibuatkan kaukus DPR Aceh dan DPR Papua dengan tujuan ketika ada persoalan di pusat maka nantinya kedua provinsi saling mendukung. Bagi kami maupun Aceh ini perosoalan bersama, berjuang untuk satu regulasi demi kepentingan rakyat sehingga dirasa perlu dibuatkan kaukus, ungkap Yunus Wonda kepada Cenderawasih Pos (Grup JPNN) usai pertemuan. Penerapan UU Otsus di Aceh diakui lebih berjalan sebab semua poin yang disepakati tertuang dalam perjanjian Helsinki yang wajib dilakukan. Pelaksanaannya juga akan dilihat satu persatu mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum.

Sedangkan untuk Papua sendiri menurut Yunus tak ada bentuk perjanjian yang mengikat dan menjadi acuan sehingga ketika DPRP dan Pemprov membuat regulasi yang memproteksi atau berpihak kepada rakyat ternyata tak ada hal yang bisa menjadi dasar untuk wajib dilakukan. Kalau semua amanat Otsus mau dilakukan ya solusinya adalah dengan dialog itu. Kita tak bicara soal Papua Merdeka, NKRI harga mati tapi bagaimana amanat Otsus ini benar-benar bisa dijalankan, tegas Yunus. Kita ngotot juga tak pernah bisa. Salah satu contoh adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga yang membuat berbeda antara Aceh dan Papua hanyalah mereka ada perjanjian Helsinki sedangkan di Papua tak ada jadi menurut kami semua bisa jika berjalan sesuai amanat Otsus jika ada kesepakatan dalam dialog tadi, sambungnya.

Selama ini lanjut Yunus, regulasi yang dibuat tak bisa berjalan secara konsisten karena intervensi pusat sangat kuat. Aceh juga mengalami konflik yang luar biasa tapi saat ini provinsi paling barat tersebut cukup maju. Disamping itu yang membedakan lainnya adalah di Aceh memiliki Partai Lokal sedangkan di Papua belum ada. Benturan atau intervensi disini adalah sebagai contoh ketika Papua juga berniat membuat Partai Lokal maka belum tentu pemerintah pusat akan menyetujui dengan berbagai alasan. DPRP sendiri tengah menggodok agar di Papua bisa memiliki Partai Lokal. “Ketika kami membuat regulasi dengan pikiran dan pemahaman yang lurus namun pusat selalu memiliki pemikiran yang lain sehingga ini sulit diwujudkan,paparnya.

Komisi F sendiri terlihat sangat ingin mengetahui tentang persoalan social di Papua setelah diberlakukan Otsus. Tak hanya menyangkut penanganan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat tetapi juga angka HIV/AIDS yang terjadi di Papua termasuk mengenai anak-anak terlantar. Ini menjadi salah satu alasan Komisi F yang tengah membuat Canun atau Peraturan Daerah (Perda) untuk menyambangi Papua. Sementara Kabib Bantuan Jaminan Sosial, Burhanuddin yang berbicara soal dampak politik di Aceh hingga kini dikatakan masih nampak.

Namun dengan penanganan yang serius dan sepenuh hati perlahan-lahan Aceh mulai mengalami perubahan. Ekseskonflik belum sepenuhnya teratasi. Ada 2955 rumah yang dibakar dan kami sedang bangun kembali menggunakan dana pusat dan dana provinsi. Ini belum include dengan harta benda dan nyawa, terang Burhanuddin. Dikatakan UU Nomor 11 tahun 2006 lahir berdasar ksepakatam Helsinki dimana akhirnya ada 35 kursi di DPR mulai dari Ketua DPR termasuk Gubernur dan Wagub semua dulunya dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di Aceh jika orang menyebut GAM itu biasa dan tak ada hebohnya lagi tapi untuk Papua sepertinya masih alergi dengan penyebutan OPM, imbuhnya.

Pendapat lain disampaikan Max Mirino. Menurut Ketua Badan Legislasi ini pihaknya kadang mengalami kesulitan untuk berbicara Otsus di Pemerintah Pusat. Contohnya dari dana Otsus triliunan digelontorkan ke Papua lalu ketika disinggung soal besaran dana Pendidikan ternyata tak semua mengetahui. Soal kesejahteraan social kami ingin sampaikan bahwa tiap minggu orang dari luar yang masuk ke Papua dan rata-rata memiliki ekonomi menengah ke bawah sehingga jika dikatakan IPM Papua belum naik kami pikir ini juga bagian dari penyebabnya. Wakil Ketua Komisi E, H. Maddu Mallu mengaku Papua harus banyak belajar dari Aceh untuk semua bidang. Mengapa Aceh bisa lebih baik padahal sama-sama memberlakukan Otsus. (ade)
 
© www.radarsorong.com

News

Papua activists face 5-year sentences
10 Mar 2012 05:39 - Admin

Indonesian prosecutors are seeking five-year sentences for five pro-independence activists accused o [ ... ]

Lagi, di Puncak Jaya Anggota TNI di Dor
12 Mar 2012 10:32 - Admin

JAYAPURA- Seorang anggota TNI tewas tertembak oleh ulah kelompok bersenjata di Mulia Puncak Jaya Pap [ ... ]

TNI dan Polri Kejar Penembak Pratu Laode
12 Mar 2012 10:38 - Admin

JAKARTA (Suara Karya): Prajurit TNI dari Batalion 753/AVT Nabire, Pratu Laode Alwi, tewas ditembak o [ ... ]

Jayapura Rayakan Ultah Ke-102
12 Mar 2012 10:40 - Admin

JAYAPURA--MICOM: Hari ini Kota Jayapura, ibukota provinsi Papua, Rabu (7/3), genap berusia 102 tahun [ ... ]

Di Jayapura, Morotai dan Manokwari akan Dipasang R...
12 Mar 2012 10:43 - Admin

TIMIKA - Sistem pertahanan udara nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia terus diperkuat Mark [ ... ]

Menkumham: Tak Ada Tahanan Politik di Papua
12 Mar 2012 12:01 - Admin

JAYAPURA - Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) RI.  DR.Amir Syamsudin,SH,MH mengungkapkan, di [ ... ]

98 Nyawa Melayang, Komnas HAM Papua Terjunkan Tim ...
13 Mar 2012 07:13 - Admin

Jayapura -- Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) Papua, dalam waktu dekat, mengirim tim in [ ... ]

Forkorus Dituntut 5 Tahun Penjara
13 Mar 2012 07:18 - Admin

JAYAPURA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus makar, Forkorus Yaboisembut, Selfius Bobii, Dominikus Surabu [ ... ]

Other Articles
ElshamPapua.com

Future

BC Man Bikes 12,000 km to Spotlight ‘World’s M...
08 Jun 2013 16:03 - YekerekBC Man Bikes 12,000 km to Spotlight ‘World’s Most Forgotten Conflict’

Plight of West Papuans focus of ‘Pedalling for Papua’ (Jeremy Bally rides into Middle Cove, N [ ... ]

More
Gubernur Papua akan Cabut 50 Izin HPH, Tambang dan...
19 Oct 2013 02:43 - YekerekGubernur Papua akan Cabut 50 Izin HPH, Tambang dan Perkebunan

Jalur-jalur tambang emas di Degeuwo. Gubernur Papua, Lukas Enembe, sudah menginstruksikan tambang  [ ... ]

More
Octovianus Mote: AS Tidak Dukung Pendekatan Lain d...
19 Oct 2013 11:02 - YekerekOctovianus Mote: AS Tidak Dukung Pendekatan Lain di Luar Dialog



Amerika, -- "Amerika selalu akan dorong agar Indonesia dan Papua harus selesaikan masalah Papua mela [ ... ]

More
Ini Wilayah yang Diusulkan Jadi Daerah Otonomi Bar...
26 Oct 2013 10:17 - Yekerek

Rapat Paripurna DPR pada Kamis (24/10) sudah menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB), [ ... ]

More

John Rumbiak

    www.pacificpeoplespartnership.org/tokblongarchive.html   www.pacificecologist.org/archive/

Feeds

Elsham FanBox